Bekasi Minta Subsidi Transjabodetabek Tetap Dipertahankan, Dorong Penambahan Armada dan Rute
KOTA BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi berharap subsidi layanan Transjabodetabek dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap dipertahankan di tengah wacana penyesuaian tarif transportasi publik. Keberadaan layanan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas ribuan warga Bekasi yang setiap hari beraktivitas di ibu kota.
Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe menegaskan bahwa Transjabodetabek telah menjadi salah satu moda transportasi andalan bagi masyarakat, khususnya para pekerja yang tinggal di Bekasi namun mencari nafkah di Jakarta.
“Mereka tinggal di Bekasi tapi di Jakarta kerjanya, makanya jangan dicabut,” ujar Bobihoe saat ditemui di Hotel Grand Travello Bekasi, Jalan Grand Kota Bintang, Jakasampurna, Bekasi Barat, Kamis (11/6/2026).
Selain meminta agar subsidi tetap diberikan, Bobihoe juga mendorong adanya penambahan armada serta perluasan rute layanan Transjabodetabek. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat terhadap transportasi massal tersebut perlu diimbangi dengan kapasitas layanan yang memadai.
Ia menilai penambahan armada dapat mengurangi kepadatan penumpang yang kerap terjadi pada jam sibuk, baik saat keberangkatan maupun kepulangan kerja. Sementara itu, pembukaan jalur baru diharapkan mampu memperluas akses transportasi publik bagi warga di berbagai wilayah Kota Bekasi.
Sebelumnya, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto juga telah berkomunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai keberlanjutan subsidi Transjabodetabek. Pembahasan tersebut muncul setelah adanya sinyal penyesuaian tarif layanan yang disampaikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Meski demikian, Pramono memastikan subsidi transportasi publik tetap akan diberikan agar masyarakat dapat menikmati tarif yang terjangkau. Menurutnya, evaluasi tarif lebih difokuskan pada sejumlah rute tertentu, salah satunya jalur Blok M–Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini masih dikenakan tarif Rp3.500 dan dinilai terlalu rendah dibandingkan layanan transportasi lain dengan tujuan serupa.
Pemerintah Kota Bekasi berharap kebijakan subsidi tetap menjadi prioritas sekaligus diikuti peningkatan kualitas layanan sehingga kebutuhan mobilitas warga di kawasan aglomerasi dapat terpenuhi secara lebih optimal.
