WFH Pindah ke Jumat, Cara Kerja ASN Kota Bekasi Mulai Beradaptasi
KOTA BEKASI — Ada perubahan kecil tapi cukup penting di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Jika sebelumnya Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalani Work From Home (WFH) setiap hari Rabu, kini kebijakan itu dipindahkan menjadi setiap hari Jumat. Sekilas terlihat sederhana, hanya pindah hari. Tapi di balik itu, ada perubahan cara pemerintah melihat pola kerja birokrasi ke depan.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait efisiensi energi dan pengendalian mobilitas. Artinya, kebijakan ini bukan berdiri sendiri, tetapi bagian dari kebijakan yang lebih besar secara nasional.
Bekasi sendiri dikenal sebagai kota penyangga Jakarta dengan mobilitas komuter yang sangat tinggi. Setiap hari, ratusan ribu orang bergerak dari Bekasi ke Jakarta dan sebaliknya untuk bekerja. Karena itu, kebijakan seperti WFH bukan hanya berdampak pada internal kantor pemerintahan, tetapi juga bisa berdampak pada lalu lintas, konsumsi bahan bakar, hingga kepadatan transportasi umum.
Namun Pemerintah Kota Bekasi menegaskan bahwa meskipun ada WFH, pelayanan publik tidak boleh ikut “WFH”. Artinya, kantor-kantor pelayanan masyarakat harus tetap berjalan seperti biasa. Karena itu, pengaturan kerja dilakukan secara bergantian dan proporsional, terutama pada dinas-dinas yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Yang menarik, kebijakan WFH sekarang tidak lagi dilihat hanya sebagai kebijakan sisa masa pandemi, tetapi mulai dianggap sebagai bagian dari perubahan budaya kerja birokrasi. Pemerintah mulai mendorong sistem kerja berbasis digital, di mana pekerjaan tidak selalu harus diselesaikan di kantor, tetapi bisa dilakukan dari mana saja selama target dan kinerjanya jelas.
Di sinilah tantangannya. WFH bukan berarti libur kerja. Karena itu, Pemerintah Kota Bekasi menyiapkan sistem pengawasan kinerja berbasis teknologi, lengkap dengan indikator kerja yang bisa diukur. Jadi, meskipun bekerja dari rumah, kinerja ASN tetap dipantau.
Kebijakan ini juga sekaligus menjadi dorongan agar birokrasi semakin terbiasa menggunakan sistem digital, mulai dari rapat online, pelaporan kerja digital, hingga pelayanan publik berbasis aplikasi. Dalam jangka panjang, pola seperti ini diperkirakan akan menjadi sistem kerja baru di pemerintahan.
Bagi generasi muda, pola kerja seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Sistem kerja fleksibel, kerja jarak jauh, dan kerja berbasis target sudah lebih dulu dikenal di dunia startup dan perusahaan digital. Sekarang, pelan-pelan pola itu mulai masuk ke birokrasi pemerintahan.
Karena itu, perubahan WFH dari Rabu ke Jumat ini sebenarnya bukan hanya soal jadwal kerja, tetapi bagian dari perubahan cara kerja birokrasi: lebih fleksibel, lebih digital, tetapi tetap harus terukur dan tetap melayani publik dengan baik.
