Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Fokus Musrenbang RKPD Kota Bekasi 2027
KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan perubahan orientasi kerja birokrasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penegasan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Aula Nonon Sonthanie, Kamis (16/4).
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, dalam arahannya menyoroti bahwa kompleksitas persoalan perkotaan menuntut keterlibatan banyak pihak. Ia mencontohkan persoalan banjir yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di sejumlah wilayah.
Menurutnya, penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan intervensi pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam menjaga kebersihan dan tata lingkungan, termasuk kawasan bantaran sungai. Di sisi lain, koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah juga harus diperkuat agar penanganan berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Lebih jauh, Tri menekankan bahwa sinergi antara pemerintah, legislatif, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat merupakan fondasi utama dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan. Kolaborasi tersebut dinilai krusial, baik dalam pengelolaan lingkungan, pembangunan infrastruktur, maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia juga mendorong peran aktif perguruan tinggi agar tidak hanya berfokus pada kegiatan akademik, tetapi turut menghadirkan inovasi dan riset yang aplikatif serta relevan dengan kebutuhan daerah. Selain itu, pemerintah daerah membuka peluang kerja sama strategis dengan berbagai pihak, termasuk mitra internasional, guna meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja lokal.
Dalam konteks birokrasi, Tri menegaskan perlunya perubahan paradigma kerja aparatur pemerintah. Ia menilai bahwa selama ini pendekatan pembangunan masih cenderung berfokus pada output, seperti realisasi program dan serapan anggaran, tanpa diiringi penekanan pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Pembangunan harus direncanakan secara matang dan berorientasi pada outcome. Artinya, setiap program harus memiliki dampak jelas dan terukur bagi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kota Bekasi, Dicky Irawan, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Forum ini berfungsi sebagai wadah untuk menyelaraskan arah kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat yang dihimpun dari berbagai tingkatan.
Ia menambahkan, pendekatan partisipatif dalam Musrenbang menjadi kunci untuk memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Dengan demikian, hasil perencanaan diharapkan lebih terintegrasi, tepat sasaran, dan mampu menjawab persoalan prioritas daerah.
“Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa setiap program pembangunan memiliki relevansi kuat dengan kebutuhan masyarakat serta dapat diimplementasikan secara efektif,” ujarnya.
Rangkaian kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2027 diisi dengan pemaparan materi dari berbagai pemangku kepentingan, sesi diskusi dan penyampaian aspirasi peserta, hingga penandatanganan berita acara sebagai bentuk komitmen bersama.
Melalui forum ini, seluruh elemen yang terlibat diharapkan dapat memperkuat sinergi dan konsistensi dalam mewujudkan arah pembangunan Kota Bekasi yang lebih terencana, inklusif, dan berkelanjutan.
