Tri Adhianto Dorong Transparansi Data Pertanahan untuk Cegah Korupsi
CIMAHI – Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mendorong penguatan transparansi data pertanahan dan tata ruang sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di daerah.
Hal itu ditandai dengan kehadiran Tri dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Optimalisasi Pemanfaatan Lahan, Tanah, serta Tata Ruang untuk Mendorong Perekonomian Wilayah Jawa Barat yang digelar di Cimahi.
Rapat koordinasi ini diikuti para kepala daerah se-Jawa Barat. Agenda tersebut menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah daerah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam kesempatan tersebut, Tri Adhianto bersama 26 kepala daerah lainnya menandatangani komitmen bersama. Penandatanganan disaksikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sebagai bentuk penguatan sinergi antarlembaga dalam mewujudkan tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Komitmen itu mencakup pembaruan dan validasi data pertanahan agar lebih akurat, transparan, serta terintegrasi. Pemerintah daerah juga diarahkan memperbaiki pengelolaan tata ruang sehingga pemanfaatan lahan dapat berjalan tertib dan memiliki kepastian hukum.
Selain penataan data, pemerintah daerah se-Jawa Barat juga akan mengimplementasikan sembilan program kerja prioritas. Program tersebut disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan setiap daerah.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai pengelolaan pertanahan dan tata ruang yang baik akan berdampak langsung pada pencegahan penyimpangan serta peningkatan kepercayaan investor.
“Pencegahan korupsi harus dimulai dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penataan administrasi pertanahan serta tata ruang yang baik akan memberikan kepastian hukum, meminimalisasi potensi penyimpangan, sekaligus menciptakan iklim investasi yang sehat bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Dedi.
Tri Adhianto menyatakan Pemkot Bekasi siap memperkuat pengawasan dan keterbukaan data. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga diperlukan agar pembangunan daerah berlangsung berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
